RUU Porno Bangkit Kembali!

Hati-hati, jika anda dianggap melakukan hal-hal yang berbau porno, anda bisa diasingkan ke daerah terpencil sampai 15 tahun lamanya. Ya, anda tidak salah membaca, diasingkan ke daerah terpencil. Entah apa maksudnya itu daerah terpencil, mungkin suatu daerah di pedalaman hutan Kalimantan (yang sebetulnya tidak terpencil lagi karena sudah dijamah para pembalak liar profesional) atau di hutan-gunung di pedalaman Papua (siapa tahu anda bisa bertemu para pekerja pertambangan yang sedang nambang). Mungkin ini mengingatkan anda pada jaman penjajahan Belanda dulu dimana orang yang dituduh pemberontak dibuang ke Papua, ke Digoel. Tidakkah anda heran bahwa di jaman modern seperti sekarang ini hukuman semacam itu masih diterapkan? RUU Tentang Pornografi mengatur hal seperti itu.

Di beberapa negara maju saja para narapidananya sudah diberikan hak untuk cuti beberapa waktu dari tahanan, sedangkan RUU ini malah kembali ke belakang berpuluh-puluh tahun. Hukuman pembuangan ini tercantum di seluruh Bab VIII mulai dari pasal 31 sampai pasal 50. Jadi jangan kaget kalau wilayah anda nanti ketempatan orang-orang yang dituduh porno, itu berarti suatu indikator bahwa wilayah anda adalah daerah yang terpencil. Anda mungkin heran kok daerah yang terpencil itu bukannya dibangun baik-baik supaya tidak terpencil, tapi malahan dijadikan tempat pembuangan para pesakitan? Kementrian Daerah Tertinggal jelas akan mendapat kerjaan tambahan mengurusi para pesakitan yang porno ini. Atau jangan-jangan yang dimaksud dibuang ke daerah terpencil itu sebetulnya dibuang ke kompleks DPR RI, yang memang sangat terasing dari kenyataan sehari-hari masyarakat Indonesia?

Itu baru satu hal “cerdas” dan “inovatif” yang bisa ditemukan di RUU Tentang Pornografi. Hal lainnya yang cukup “kreatif” adalah RUU ini memberi ijin bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk main hakim sendiri terhadap pihak-pihak yang mereka anggap telah berbuat porno. Kata RUU ini (pasal 23 butir d), masyarakat dapat “melakukan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya dan dampak pornografi”. Jadi kalau tetangga anda yang kebetulan ikut ormas tertentu merasa bahwa anda porno, ia diberi kewenangan oleh RUU ini untuk bersama kelompoknya menyatroni rumah anda dan memberi anda kuliah soal moral. Masih mending kalau anda hanya dikuliahi, bagaimana kalau “penyadaran” tersebut dilakukan dalam bentuk lain? Diarak keliling kampung misalnya?

Hal kreatif lainnya adalah RUU ini menyatakan bahwa pemerintah berhak bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan PEMBERANTASAN pornografi (pasal 20 butir b). Bagaimana kalau pemerintah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang bergaya preman? Bagaimana kalau organisasi bergaya preman itu diperbolehkan untuk “memberantas” pornografi? Yakinkah kita bahwa memang pornografinya yang akan diberantas, bukan orang-orang biasa yang bisa saja dikenai tuduhan porno? Parahnya, ada keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa. Kita bisa bayangkan bagaimana kelompok-kelompok yang tidak jelas akan berusaha tampil kemuka sebagai pahlawan moral.

Jadi tindakan anarkis seperti perusakan kantor Playboy dulu bukan tidak mungkin terulang lagi. Hanya bedanya kini para pelaku perusakan itu bisa berlindung di balik RUU bahwa mereka sedang melakukan “penyadaran”. Masih mending kalau kantor Playboy yang diserbu, bagaimana kalau yang diserbu adalah kantor tempat anda bekerja, karena kantor anda menerbitkan atau menyiarkan suatu materi yang dianggap porno?

Apa sebetulnya materi yang dianggap porno itu? RUU ini juga belum jelas mendefinisikan apa itu porno. Sering kata porno tertukar-tukar artinya dengan kata erotika. Sering orang dituduh porno padahal yang terjadi sebetulnya ia hanya melanggar rasa kesopanan sebagian anggota masyarakat. Masak melanggar kesopanan saja harus dihukum hingga 10 tahun? RUU ini menerjemahkan pornografi sebagai:

“…hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.”

Tidak jelas apa itu materi seksualitas, tidak jelas apa itu pornoaksi, tidak jelas nilai kesusilaan yang mana yang dimaksud. Lebih absurd lagi jika kita bicara soal “membangkitkan hasrat seksual”, karena hasrat seksual setiap orang berbeda. Ukuran yang dipakai untuk bisa menilai apakah yang bisa membangkitkan hasrat seksual seseorang tidak jelas. Apakah gambar hubungan seksual yang ada di sejumlah candi-candi kita bisa membangkitkan hasrat seksual? Apakah Kamasutra atau Serat Centhini bisa dikategorikan sebagai pornografi? Hukum yang tidak jelas adalah hukum yang berbahaya, karena bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingannya.

Selain itu ancaman hukuman yang tercantum dalam RUU ini tidak masuk akal, selain dibuang ke tempat terpencil selama paling lama 15 tahun, RUU ini juga mencantumkan kurungan sampai 15 tahun lamanya. Hukuman ini lebih berat daripada vonis yang sering dijatuhkan terhadap para pembunuh atau pemerkosa. Sudah kriterianya tidak jelas, hukumannya berat pula.

RUU ini titik tolaknya masih menghukum para pelaku pornografi, bukan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang sering menjadi korban pornografi. Para pelaku (artis dan model) pornografi memang sebagian besar adalah perempuan, namun di balik itu mereka sebetulnya adalah korban eksploitasi, korban jebakan dan korban keterpaksaan sehingga mereka tidak punya banyak pilihan. Sampai hari ini ratusan ribu perempuan masih menjadi korban perdagangan gelap manusia, dan sebagian besar diantara mereka berakhir di rumah-rumah pelacuran paksa. Dari perspektif seperti ini, kita dapat mengerti bahwa mereka adalah korban. Namun dalam RUU ini korban berpotensi besar untuk dipidanakan. Kita tidak tahu nasib produser, germo dan mafia pornografi, apalagi mereka memiliki banyak uang dan kuasa untuk menghindar dari tangan hukum. Masih ingat kasus soal sejumlah model yang diminta untuk casting iklan sabun mandi tapi ternyata filmnya diedarkan ke publik? Apakah para model itu (yang menjadi korban) justru nantinya yang akan menjadi pesakitan? Belum ada pasal-pasal yang cukup jelas melakukan perlindungan terhadap korban-korban seperti ini.

Proses pembuatan RUU Porno inipun memiliki kejanggalan. Beberapa fraksi di DPR secara sepihak meloloskannya ke pihak pemerintah, walaupun sebagian fraksi lainnya yaitu PDI-P, PKB dan PAN merasa bahwa RUU tersebut masih harus banyak dibahas sebelum diloloskan ke pemerintah. Kenapa sebagian fraksi ngotot untuk meloloskan RUU tersebut dengan cara demikian? Tentu ini perlu menjadi bahan pertanyaan sendiri.

Jadi RUU Tentang Pornografi masih menyimpan sejumlah masalah serius, yang mengancam kehidupan berdemokrasi dan ber-Pancasila. Sudah saatnya anda mengajukan lagi suara anda kepada pemerintah, jika kita ingin melihat bangsa ini dikelola dengan akal sehat, bukan dengan aturan-aturan yang sifatnya abstrak dan ganjil seperti ini.

3 thoughts on “RUU Porno Bangkit Kembali!

  1. yolanda berkata:

    mroyek kok bersembunyi di balik topeng moralitas dan bermain dengan produk hukum ya mendingan jualan di tanah abang ato mangga dua aja deh….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s