Di Balik Pasal-Pasal RUU Pornografi

Dalam acara sosialisasi RUU tentang Pornografi yang diadakan di kantor Kementrian Negara Peranan Perempuan hari Rabu yang lalu duduk dua kubu yang memiliki pendapat berbeda soal RUU tersebut. Yang khusus saya catat dari kedua kubu itu ada dua; pertama bahwa penampilan kedua belah pihak sama-sama sopan, berpakaian pantas dan sama sekali tidak porno. Yang kedua saya mengamati bahwa kedua belah pihak, ternyata sama-sama prihatin dengan masalah pornografi, pemerkosaan dan soal perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Kenapa persamaan ini saya tampilkan ke muka? Karena dari sini kita bisa melihat bahwa pada subtansi pornografinya, semua pihak sepakat, bahwa perlu ada penanggulangan soal itu. Jadi tidak betul anggapan-anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa kubu penolak pornografi adalah kubu yang senang atau diuntungkan oleh industri porno. Tidak betul bahwa jika RUU Pornografi tidak disahkan maka orang akan berjalan-jalan di mall atau di pasar menggunakan bikini. Tidak betul bahwa kubu penentang RUU Porno adalah kubu yang senang telanjang atau amoral. Dari segi penampilan saja hari itu mereka sopan-sopan. Bahkan di antara mereka yang menolak RUU ini terdapat mereka yang sudah lama memperjuangkan dan menyerukan agar pornografi dapat diberantas. Advokasi mereka ini antara lain melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, perjuangan yang telah lama dilakukan sebelum draft RUU APP menjadi heboh pada tahun 2006.

Jadi kenapa ada pertentangan yang tajam mengenai RUU tersebut, jika semua pihak sepakat untuk menolak pornografi? Kita dapat mengerti akan hal ini jika kita melihat bahwa ada persoalan ideologis di balik RUU tersebut. Persoalan ideologis inilah yang saat ini memecah bangsa kita. Ideologisasi yang terjadi dapat dilihat dari istilah-istilah yang dibuat oleh para pendukung RUU ini, misalnya ketika pengesahan RUU ini disebut “sebagai kado Ramadhan”. Kesan ideologisasi tertentu terasa jelas di sini, ketika RUU ini dihubungkan dengan salah satu hari raya keagamaan, bukan dihubungkan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Dalam acara sosialisasi tersebut, wakil dari Majelis Rakyat Papua pun hampir tidak memperoleh kesempatan untuk bicara dengan alasan Tim Pansus sudah pernah bertemu dengan Majelis Rakyat Papua sebelumnya dan menganggap perwakilan yang hadir di situ lebih merupakan cerminan individu belaka. Sikap ini dapat ditafsirkan merupakan miniatur dari sikap sebagian kalangan kita yang kerap memandang bahwa rakyat Papua itu hanyalah suatu entitas homogen di ujung Indonesia sana yang suaranya mewakili kubu minoritas dan tidak signifikan untuk didengarkan.

Dalam jumpa pers yang dilaksanakan dua hari sebelumnya di gedung DPR, sejumlah orang yang pro terhadap RUU ini menggunakan termin “mayoritas dan minoritas”, bahwa di manapun di iklim demokrasi, kata mereka, suara yang terbanyaklah yang menang. Jika kita melihat termin-termin di atas seperti “kado Ramadhan” atau “mayoritas-minoritas” maka bisalah kita memperoleh gambaran bahwa memang ada persoalan ideologis yang bermain di sana, persoalan bagaimana mereka yang merasa mewakili mayoritas sedang mendesakkan keinginannya kepada minoritas. Anda sendiri bisa membaca sendiri istilah-istilah lainnya yang digunakan oleh para pendukung RUU Pornografi yang muncul di media massa. Bahkan dua tahun lalu sempat ada komentar untuk memuseumkan pakaian-pakaian daerah yang dianggap sensual. Masih ingatkah anda siapa yang memberikan komentar tersebut?

Perkara ideologis lainnya adalah para penyedia jasa pornografi dan mereka yang mendukung RUU ini sebetulnya memiliki anggapan yang sama bahwa tubuh manusia (apalagi perempuan!) dan seks adalah sesuatu yang menggoda. Hanya saja anggapan yang sama ini melahirkan sikap yang berbeda. Jika industri pornografi mengeksploitasi tubuh dan seks, pihak lainnya justru ingin menutupinya dalam-dalam. Kedua perilaku ini sebetulnya berasal dari pandangan yang sama. Seharusnya seks maupun tubuh manusia bisa dipandang secara netral, dan akal sehat manusia dikaruniakan untuk melindungi tubuh dan seksualitas, bukan mengeksploitasi atau bahkan menghujatnya sebagai sumber dosa. Jika kita melihat seks dan tubuh sebagai sumber dosa, akibatnya kita tidak pernah dewasa dalam menghadapi persoalan seputar seks dan tubuh. Kita tidak akan paham bahwa pornografi terjadi bukan karena orang memakai baju terbuka, namun karena ada eksploitasi. Kita tak akan pernah paham pentingnya pendidikan seks sebagai salah satu upaya untuk mengurangi maraknya peredaran video porno buatan sendiri misalnya.

Dalam RUU Pornografi terdapat pula persoalan kekuasaan. Tengok saja pasal 20 dan 21 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk turut memberantas pornografi. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana kelompok-kelompok yang merasa memegang otoritas moral dan kebenaran melakukan kekerasan terhadap sesama warga Negara. Pasal-pasal tersebut seolah-olah merangsang orang untuk mendirikan milisi-milisi sipil. Dan milisi-milisi tersebut mendapat perlindungan hukum dalam RUU ini. Sungguh sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi kita tahu bahwa hanya mereka yang terorganisir serta memiliki kekuasaan serta akses besar yang dapat membentuk, mengendalikan dan mendanai milisi-milisi semacam ini. Sungguh pasal 21 RUU ini merupakan pasal yang berbahaya, yang penulis pikir justru menjadi inti mengapa sebagian orang begitu ngotot untuk menggolkan RUU ini.

Jadi walaupun kedua belah pihak sepakat tentang pentingnya pemberantasan pornografi, namun jelas di antara keduanya ada jurang yang terentang lebar. Kita bisa merasakan suasana bahwa ada ideologi monolitik sedang dipaksakan, yang bisa merusak keragaman yang ada di Negara ini. Dan pasal-pasal yang tercantum di sana sampai saat ini masih bisa ditafsirkan sesuai kepentingan ideologi monolitik tersebut. Tidak ada jaminan di sana bahwa tidak akan ada multitafsir dalam pelaksanaannya. Karenanya pantaslah jika kita masih menolak RUU ini untuk disahkan. Bukan karena kita mendukung pornografi, namun karena kita menolak ideologi monolitik yang sedang dipaksakan secara sembunyi-sembunyi.

10 thoughts on “Di Balik Pasal-Pasal RUU Pornografi

  1. ternyata memang masih banyak yg lebih peduli pada bentuk dengan menepikan substansi….
    andai perhatian terhadap kualitas mental, pikiran dan hati lebih dominan…
    kita tak perlu terlalu sibuk merancang beragam undang-undang untuk kepentingan sesaat dan untuk pembenaran diri

    btw….apa kabar mas….

  2. -may- berkata:

    Hai Aquino, pa kabar :)?

    Pengertian saya tentang “Menolak RUU” adalah: menolak keberadaan RUU itu. Artinya UU tentang hal itu dianggap tidak perlu ada. Sementara jika menganggap “RUU perlu disempurnakan”, maka tuntutannya adalah memperbaiki RUU sebelum disahkan.

    Saya menjadi bingung membaca tulisan ini: jadi, poinnya, menurut Aquino UU Porno itu harusnya tidak ada, atau harus diperbaiki sebelum disahkan?

    Kalau menilik argumen Aquino (bahwa pada prinsipnya yang menolak dan mendukung RUU Porno sama secara substansi), maka yang diperlukan adalah memperbaiki sebelum disahkan.

    Tapi, jika demikian, kenapa bukan perbaikan itu yang diperjuangkan? Kenapa penolakan yang diajukan?

    Semoga penolakan ini bukan hanya karena adanya istilah2 seperti “Kado Ramadhan”, dll🙂 Sebab jika demikian, maka yang tadinya secara substansial diterima (adanya UU Porno) menjadi ditolak lantaran hal yang superfisial (you shouldn’t get a gift, because we don’t).

    Salam,

  3. Halo mbak Maya, menurut saya seharusnya memang UU ini harusnya TIDAK dibuat/disahkan. Alasannya bukan sekedar soal kado ramadhan. Alasannya jelas saya tulis, terutama di paragraf terakhir: ada pemaksaan ideologi lewat UU itu. Jadi kalaupun direvisi, selama ideologi monolitik (kebalikan dari pluralisme)nya masih ada, tidak ada alasan untuk menerima UU ini.

  4. Tara berkata:

    pendapatku,smua agama melarang stiap umatnya berpakaian seksi…karena dapat merangsang birahi yg melihatnya

    jadi bukan karena persoalan ideologi monolitik yg dipaksakan secara sembunyi-sembunyi…

  5. [_]:-)….

    ada apa dengan ideologi sehingga tidak bisa menjiwai relung sebuah UU?

    Kalau anda mau bijak perhatikan hal berikut :

    kalau kita melihat isi kitab dari 5 agama di Indonesia tentang hukum antara manusia dengan manusia, saya yakin tidak ada kitab yang menganjurkan membuka aurat di tempat umum berciuman di tempat umum, mengumbar gerakan sensual dan hal-hal lainnya berbau pornografi dan porno aksi.

    Jadi pendek kata jusru UU Pornografi mengusung cita2 ke 5 agama yang ada di Indonesia. tapi mungkin tidak mengusung cita2 para pekerja entertainment.

    atau coba tulis salah satu saja isi salah satu kitab agama di Indonesia yang kalimatnya mendukung pornografi atau pornoaksi…?

    Jadi tulisan di atas jauh dari kajian yang mendalam bahkan hanya sebuah ketakutan yang tidak beralasan.

    saya pernah melihat dan mendengar argumen kubu penolak UU pornografi, salah satu tentang keragaman budaya. seperti di papua.

    Perlu saya ingatkan kepada anda, mereka itu bukan tumbuhan atau hewan langka yang perlu dilestarikan.

    kalau misalnya kata anda tidak perlu dipaksakan, tentunya sarannya bukan menolak tapi perlu dibuat kebijakan khusus yang intinya bukan membiarkan mereka dalam ketelanjangan, melainkan memberikan waktu kepada mereka untuk beradaptasi dengan peradaban yang tinggi dan serba canggih seperti sekarang ini.

    coba dan renungkan, bagaimana jadinya kalau orang papua yang karena penghormatan anda yang tinggi dengan budayanya yang memakai koteka datang ke rumah anda dan makan bersama-sama keluarga anda?

    Saya juga pernah mendengar, bahwa di belahan dunia ini ada pulau nude(=telanjang), setiap orang yang kesana harus telanjang.

    Jadi yang saya tidak habis fikir, ada aturan yang mewajibkan ketelanjangan tidak ada yang mengulas seperti tulisan anda ini. tapi aturan menuju kesopanan anda tulis seperti ini. ada apa ini?

    Saya juga pernah dengan komentar salah satu artis indonesia yang juga menolak UU Pornografi, katanya kita mau buat film bagus, senyata mungkin. ternyata filmnya tentang kehidupan para PSK. kita bisa bayangkan kalau film ini se real mungkin.

    UU pornografi, selagi maksudnya untuk kebaikan yang bisa diterima oleh logika manusia walaupun berawal dari kalimat orang kubu sekalipun maka tidak ada alasan untuk menolaknya…

    [_]:-)

    • @adityajason: kalau ada orang Papua ke rumah saya pakai koteka? Wah silahkan saja, saya akan terima dengan baik seperti kalau ada orang jawa bertamu pakai baju jawa atau orang manado datang pakai baju bodo. Orang Papua saja tidak pernah memaksakan kita untuk paka koteka, kenapa kita harus memaksakan mereka?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s