Jaipongan vs Kesejahteraan

What better way to “divide and conquer” a people than to turn the men against their own women?
Untuk memecah suatu masyarakat, cobalah untuk membuat kaum laki-lakinya bersikap kontra terhadap kaum perempuannya sendiri. Kalimat di atas tercantum dalam sebuah jurnal feminis terbitan Kanada, Canadian Women Studies. Kalimat itu terdapat dalam suatu esai yang menceritakan bagaimana melalui kolonialisasi, kaum laki-laki suku aborigin telah direnggut kemampuan tradisionalnya seperti berburu dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka menjadi tidak mampu memainkan perannya dalam masyarakat. Ini membuat para laki-laki itu menjadi pemarah, putus asa dan merasa gagal memenuhi “fungsinya” sebagai laki-laki. Pada gilirannya depresi yang mereka alami menyebabkan mereka menjadi keras hati dan melakukan kekerasan terhadap para perempuannya.

Walaupun kutipan di atas muncul dari situasi kolonial, namun sepertinya berlaku juga untuk sebagian besar kasus. Suatu masyarakat tidak akan maju jika kaum laki-lakinya selalu bersikap kontra terhadap kaum perempuannya. Bersikap kontra di sini bukan cuma menjajah atau melakukan kekerasan fisik saja, tapi juga termasuk tidak berbuat banyak untuk memperbaiki nasib perempuan atau menyalahkan perempuan atas penyakit sosial kemasyarakatan.

Baru-baru ini kita dengar kalau penari Jaipongan (yang tentunya perempuan) disalahkan karena dituduh dapat membangkitkan birahi laki-laki dengan 3G nya (goyang, geol dan gitek). Mereka disuruh menutupi ketiak karena dianggap merangsang. Sikap ini selaras dan sejalan dengan pemikiran di belakang terbentuknya UU Pornografi yang beberapa waktu lalu disahkan dengan alasan untuk melindungi moral bangsa dari serangan pornografi. Di balik UU itu tercetus pemikiran bahwa tubuh perempuan menjadi salah satu perusak moral bangsa. Walau banyak pasal dalam UU itu yang sudah direvisi karena desakan banyak pihak, namun jelas para pengusulnya memasukkan tubuh perempuan sebagai hal yang porno. Kita masih ingat ketika goyangan Inul Daratista dibilang porno, tarian Dewi Persik dibilang porno dan dilarang melakukan pertunjukkan di beberapa daerah seperti Cianjur. Padahal kita tahu bahwa di Cianjur praktik kawin kontrak sering berlangsung. Pemerintah daerahnya justru tidak berusaha supaya praktek kawin kontrak yang merugikan perempuan itu hilang, namun malah melarang Dewi Persik tampil di sana. Seolah-olah tubuh Dewi Persik yang bergoyang lebih merusak moral daripada kawin kontrak. Sementara itu di banyak tempat lain praktik poligami malah dianggap sebagai hal yang wajar.

Sebenarnya relasi laki-laki dan perempuan sifatnya timbal balik. Segala persoalan sosial baiknya dipecahkan bersama antara laki-laki dan perempuan, dan tidak perlu ada salah satu pihak yang menyalahkan pihak lainnya sebagai sumber persoalan bangsa. Namun karena kepentingan politik, tubuh dan perilaku perempuanlah yang diangkat sebagai permasalahan. Kenapa? Karena paling mudah bagi suatu pemerintahan untuk mengontrol wilayah pribadi warganya daripada memperbaiki kehidupan mereka. Karena dengan bertindak mengatur moral masyarakat, seolah-olah pemerintah sudah berbuat banyak, sudah membasmi penyakit masyarakat.

Padahal penyakit masyarakat bukan hanya moral (dan moralpun bukan hanya sebatas seksualitas) tp juga kemiskinan, pelanggaran hak asasi dan kebodohan. Di Pandeglang misalnya, pemerintah daerahnya mempromosikan kebijakan moral berupa pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan, namun di sisi lain beberapa program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat malah tidak berhasil meningkatkan kualitas hidup warganya. Belakangan bupatinya malah tersangkut dugaan korupsi.

Jadi sungguh jauh lebih mudah membuat aturan-aturan berdasarkan moral atau agama daripada membuat peraturan yang sungguh-sungguh dapat menguntungkan rakyat. Jauh lebih gampang menyalahkan penari Jaipong daripada memberikan pendidikan gratis buat rakyatnya. Jauh lebih mudah mensahkan UU Pornografi daripada menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi atau memenuhi ganti rugi korban lumpur Sidoarjo.

Kini tak perlu heran jika ada pejabat atau partai yang bicara soal moral, kita periksa baik-baik dulu apakah mereka memiliki program yang mampu mengangkat harkat hidup orang banyak atau tidak. Kebijakan soal moral, apalagi yang menyangkut tubuh perempuan, dapat membuat masyarakat terpecah, antara kaum laki dengan perempuannya sehingga mereka lupa akan tujuan hidup mereka yang lebih besar. Dan praktek seperti ini tidak banyak berbeda dengan praktek kolonialisme yang digunakan untuk memecah belah dan memperlemah masyarakat yang dijajahnya. Artinya pula, kita masih hidup dalam suasana pemikiran ala penjajahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s